PELAYANAN RUMAH SAKIT

      Ketidakpuasan terhadap pelayanan rumah sakit Pemerintah di Indonesia, terjadi hampir di semua daerah. Manajemen RS menghadapi keluhan dari berbagai pihak, dari Pemerintah, masyarakat bahkan internal RS. Siapakah yang harus bertanggungjawab ?

       

    RS merupakan suatu organisasi yang kompleks. Sebagai RS Pemerintah, seharusnya pembiayaan RS sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemerintah, tetapi anggaran yang dimiliki sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan RS, karena banyak sektor lain yang membutuhkan anggaran dari Pemerintah. Dokter, perawat bahkan cleaning service yang bekerja di RS menuntut peralatan yang memadai, tentunya lebih enak bekerja dengan menggunakan peralatan yang canggih dan tentunya lebih mahal. Pasien dan masyarakat menuntut pelayanan jasa RS yg nyaman seperti hotel bintang 5. Siapakah yang bertanggungjawab ?

     

     Disatu sisi, manajemen RS terbentur pada pembiayaan RS yang terbatas, serta terbatasnya kewenangan karena RS masih merupakan bagian dari sistem birokrasi Pemerintah. Berbeda dengan RS swasta dimana terjadi pemisahan yang jelas antara pemilik dan manager, hubungan pada RS Pemerintah lebih mengandalkan atasan dan bawahan. Perencanaan anggaran yang dibuat oleh manajemen RS harus disesuaikan dengan kebutuhan dan yang paling penting 'kemampuan' Pemerintah Daerah. RS membutuhkan cleaning service yang banyak untuk membersihkan sampah yang dihasilkan pengguna RS, agar pasien dan keluarganya nyaman berada di RS.  RS membutuhkan satpam yang banyak untuk menjaga perilaku pengguna RS agar memperlakukan RS tetap dalam koridor standar ideal sebuah RS (tau sendiri kan budaya kita, satu orang yang sakit, yang jaga sekampung).
   Manajemen RS menghadapi dilema dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran RS. Penggunaan biaya yang besar untuk merehabilitasi ruangan pelayanan, berarti biaya untuk perbaikan peralatan medis menjadi kecil. Menggunakan biaya yang besar untuk memenuhi kebutuhan obat di RS, berarti harus mengurangi jumlah pegawai honor. Semua kebutuhan harus diselesaikan dalam  tahun anggaran yang berjalan, tetapi anggaran yang ada tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan RS. Alhasil permasalahan RS plat merah itu tetap sama dari tahun ke tahun.

    Meski dalam perkembangannya RS dapat beroperasi seperti lembaga usaha, namun tuntutan sebagai lembaga sosial lebih dominan. Ketika anggaran digelontorkan ke RS untuk memenuhi kebutuhan yang hampir semua adalah kebutuhan dasar, hampir tak nampak bekasnya karena terbagi dalam porsi-porsi yang minim. Yang tersisa 'hanya' rasa syukur dan terima kasih atas jasa dokter dan paramedis yang terlibat disaat kita atau keluarga kita kembali sehat. Berbeda jauh ketika anggaran menjadi bangunan-bangunan yang tinggi, jalan-jalan yang mulus atau jembatan-jembatan yang megah. "Terpampang nyata", kata Syahrini.